Sergai, sumutpos.id - Satuan informasi pemerintah daerah (SIPD) Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan, hal ini juga menjadi bahagian dari tata kelola keuangan yang telah tertuang dalam anggaran SIPD.
Perlakuan ketidak adilan yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai Puskesmas Dolok Masihul Bendahara JKN, seorang ASN berinisial SS (45) yang dirasakan oleh tenaga honorer, yaitu An (42), Uk (45) dan Ge (35) dimana ke tiga orang tersebut pada setiap bulan nya tidak mendapatkan akan hak nya (gaji) sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.
Dalam keterangan dihadapan beberapa awak media menjelaskan tentang tata kelola gaji sesuai satuan informasi pemerintah daerah (SIPD) sesuai engajuan setiap tahunnya, dan akan di salurkan sesuai dengan pengesahan dana yang turun di dinas kesehatan serta di disalurkan ke puskesmas apa-apa saja yang sudah tertuang di dalam SIPD,"terang dr. Risnawati Bangun.
Sekedar informasi dr. Risnawati Bangun yang bertugas menjadi kepala puskesmas sejak 13 Maret 2024 yang sebelumnya di puskesmas sipispis dan tata kelola SIPD sudah diajukan dari kepala Puskesmas sebelumnya dan melanjutkan SIPD saja,"ujarnya.
Tenaga rekruitmen dibayar melalu dana JKN baik cleng service, sukuriti, supir dan tenga pembantu sesuai kebutuhan dilakukan dari dana JKN yang keluar setiap pengesahan dari dinas kesehatan, Misalnya Ge yang juga warga Kec. Dolok Masihul ini, dimana saat ini dipercayakan oleh pimpinannya untuk merawat dan menjadi sopir Ambulance yang setiap waktu harus ontime dalam melaksanakan tanggung jawab kerja namun sering handphone aktif meski masih dalam jam dinas, dan sering meminta gaji di akhir bulan, agak terlambat dikarenakan susah pengesahan dinas secara drof untuk kebutuhan puskesmas dan hal ini di dulukan gajinya oleh bendahara dengan uang pribadi, baik secara pinjam disaat Ge tidak memiliki uang, "tegas dr. Risnawati Bangun.
Sesuai SIPD gaji tenga rekrutmen yang telah dianggarkan tidak benar ada pemotongan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya hanya menerima Rp1.300.000 hingga Rp1.100.000 dikarenakan adanya hutang Ge meminjam kepada bendahara secara pribadi, tentunya di potong gajinya.
"Awal mula ada nya kisruh saat adanya pencetakan buku tabungan rekening Ge dengan jumlah Rp. 18.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,- dari akumulasi gaji pencetakan buku rekening selama setahun yang yang dikatakan dana pencucian tidak benar, melainkan adanya keribuyan saat istrinya melihat buku rekening tersebut, yang menjadi kegaduhan Ge,Selain itu ketiga rekrutmen tenaga pembantu tersebut dipanggil untuk menjelaskan tentang adanya berita miring yang juga belum ada konfirmasi kepasa kepala Puskesmas maupun bendahara melainkan sepihak, dengan keras Ge mengatakan dengan nada tinggi "Ari-ari saya di tanam disini Saya putra daerah asli, pada saat itu kepala Puskesmas dr. Risnawati Bangun, seharusnya saya yang marah disini kok jadi bapak, dengan ditarik sekuriti Ge keluar dan rekan yang keluar meninggalkan ruangan.
"Dikatakan lebih lanjut dr. Risnawati bangun mengajak ke bank untuk Mengcroscek kebenaran dari saldo yang di maksud, Ge mengatakan ah untuk apa di cek itu tak perlu itu, hal ini menjadi sebuah pemberitaan dari beberapa media online yang tidak benar," Jelasnya
"Dapat intimidasi oleh si oknum Bendahara JKN Puskesmas Dolok Masihul tersebut itu tidak benar melainkan kepala puskesmas menanyakan berita yang timbul sumber nya dari mana, lantas mereka tidak mengakui, dan hal ini amat disayangkan tanpa konfirmasi kepada kami dan terkesan sepihak, sehingga merasa marwah saya selalu puskesmas yang dikirim beruta melalui rekan kerja seperti direndahkan dengan tudingan adanya dana pemotongan tersebut.
"ATM dari semenjak diterbitkan dalam 1 tahun ini hingga sekarang tidak pernah kami pegang ATM tersebut, itu juga tidak benar akumulasi gaji tenaga rekrutmen vsari dana JKN sesuai pengesahan dan disalurkan setau SIPD yang ada, saya melanjutkan dari SIPD yang telah dianggarkan setiap tahun nya, "kata dr. Risnawati bangun.
"Setelah saya cek ke kantor cabang Bank BNI yang ada disini, tampak dalam buku rekening tersebut ada transaksi janggal. Ada uang yang masuk ke rekening saya (kredit) itu sebesar, Rp15.000.000,- dan penarikan (debet) nya Rp18.000.000,- pada tanggal 1 februari 2024 adalah hasil cetak buku rekening dan tertera gaji selama satu tahun yang disangka itu adalah uang tidak jelas,"heran saya ini yang amat disayang padahal itu akumulasi dari cetak buku rekening Ge tersebut,"tambah dr Risnawati bangun. Pada Senin malam (2/12/2024).
Bendahara JKN Puskesmas Dolok Masihul tersebut sehingga merugikan pihak pekerja dan sayang nya kejadian ini seperti pembiaran oleh Kepala Puskesmas Dolok Masihul dr Risnawati Bangun atau terkesan adanya Syubuhat.
"Ini juga yang amat disayangkan dari berita miring yang terbit pada Jumat, 22 Nov 2024 beberapa media online, amat disayangkan selain merusak reputasi dan kredibilitas SS selaku bendahara dan dr. Risnawati bangun selaku kepala Puskesmas, atas berita yang tak berimbang tanpa konfirmasi.
Horas Sianturi, SH. MH, saat adanya berita sepihak dan tanpa konfirmasi mengatakan, yang merugikan ASN dalam hal ini kepala Puskesmas dan bendahara Dolok Masihul
"Jika terdapat berita dari pers yang merugikan seperti fitnah dan pencemaran nama baik, maka kami akan mengacu pada ketentuan dalam UU Pers. Hal ini karena UU Pers merupakan lex specialis dari UU ITE dan perubahannya maupun KUHP dan UU 1/2023 sebagai lex generali, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali," katanya.
Melalui awak media ini, Bendahara Ss JKN dan kepala Puskesmas Dolok Masihul dr. Risnawati bangun, amat menyangkan berita sepihak dan tanpa konfirmasi kepada kami.
"Kami berharap agar hal seperti ini lagi tidak terulang lagi dan SIPD saat ini sudah sangat bekas dab terbuka bisa di cek masyarakat lewat web, sehingga kedepannya masyarakat atau control sosial bisa bersinergi dengan baik dan mengedukasi informasi lebih baik lagi sehingga tak terkesan hoaks," tutup dr. Risnawati bangun.
(Red-SP.ID/Her)