 |
| (Image/Gambar) : DPC PKB di Sumut Pastikan Soal Isu Politik Transaksional pada Muscab dan Pra Muscab adalah "HOAX" |
Medan, 20 Januari 2022
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumatera Utara angkat bicara soal isu adanya kekisruhan dalam pelaksanaan Pra Musyarawah Cabang (Muscab) dan Muscab di beberapa DPC PKB Sumut.
Pasalnya, ada tuduhan miring beredar kalau pelaksanaan pra Muscab dan Muscab DPC PKB di Sumut berbau politik transaksional.
Menanggapu isu yang bisa mengganggu Soliditas kader serta kerja PKB di Sumut tersebut, ketua DPC PKB Kota Medan Hamdan Simbolon, menegaskan kabar politik transaksional tidak berdasar alias hoax.
Sebab sebagai ketua DPC Kota Medan yang sudah melaksanakan Muscab, ia tidak pernah dimintai apapun dan oleh siapa pun.
"Itu isu kecil yang tidak berdasar dan Fitnah faktanya kita DPC kota Medan tidak pernah itu namanya dimintai uang sepeser pun. Saya juga meyakini DPC lainnya yang ada di daerah lain sama halnya menggelar Pra Muscab hingga Muscab berjalan sesuai administrasi partai, kami pastikan PKB Sumut di bawah Ahmad Iman nihil dari praktik politik transaksional," kata Hamdan Simbolon, Kamis (20/01/2022).
Saya mengalami sendiri, kata Hamdan Simbolon, bahwa apa yang dituduhkan mereka itu tidak benar, tidak ada kita (DPC) dilakukan pengutipan.
"Partai kita ini kan partai yang berintegritas. Punya jati diri. PKB sekarang kan butuh kader yang mampu membawa arah yang lebih baik," kata Hamdan.
Kita mendukung DPW, tegas Hamdan, langkah DPW sudah benar tidak ada memang politik transaksional, riak-riak kecil adalah bagian dari demokrasi.
Hal senada lahir dari ketua DPC PKB Toba, Sabaruddin Tambunan menyampaikan bahwa penentuan kepengurusan sampai pleno di Muscab semuanya berjalan aturan yang ada.
"Kita kan sudah muscab, dimulai dari Pra Muscab hingga Muscab tidak ada masalah, kita jalankan sesuai adminstrasi, tidak ada yang namanya transaksional uang, gak ada itu," kata Sabaruddin.
Atas isu yang digulirkan oleh segelintir pihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, ketua DPC PKB Medan dan PKB Toba satu suara mengajak kader yang mencoba mengganggu soliditas PKB agar bertabayyun, fokus bekerja menaikkan grade partai.
"Yah kita meminta kepada sahabat-sahabat DPC, mari kita bertabayyunlah, artinya kalau kita tidak bisa menjadi ketua partai kita berterimalah, legowo untuk kebaikan partai. Ini adalah yang terbaik untuk membesarkan partai termasuk untuk menghadapi kontestasi politik 2024," harap Hamdan Simbolon.
Kembali apa yang disampaikan Sabaruudin, bahwa gorengan isu yang beredar sebagai pepesan kosong seakan tidak ingin membesarkan rumah besar sendiri.
"Kita mengajak beristigfarlah, bukan kita mengukur kemampuan rekan-rekan. Yah kita berikanlah kesempatan kepada rekan-rekan mungkin punya niat membangun yang lebih baik, artinya tetap kita ajak untuk bekerja sama, dan sama sama bekerja untuk membangun serta membesarkan PKB," ucapnya.
Kalau saat ini, sambungnya, saya salut atas kemepimpinan Mas Iman, yah harapan saya beliau tetap eksis untuk membangun PKB di Sumatera Utara yang lebih baik lagi.
Di sisi yang searah wakil ketua DPW PKB Sumut, Abdul Muin Pulungan menjelaskan bahwa harokah PKB Sumut sudah sesuai azas partai yang berlaku, ia menampik jika isu yang beredar belakangan ini jauh panggang dari api, tidak sesuai fakta di lapangan.
"Saya ingin meluruskan bahwa apa yang kita jalankan telah merujuk kepada surat instruksi DPP PKB terkait dengan penataan dan penyeragaman struktur," kata Abdul Muin Pulungan.
Muin membeberkan bahwa informasi sebenarnya mengenai Pra Muscab seperti di Deli Serdang maupun kabupaten Asahan tidak ada aturan yang dikangkangin.
"Pengurus DPW yang menghadiri Pra Muscab tersebut adalah resmi mempunyai surat tugas dari DPW PKB Sumut," ucapnya.
Muin menuturkan tuduhan yang dilayangkan segelintir oknum mengenai muscab yang Ilegal itu arahnya mengandung kebohongan tidak seperti kondisi yang real di lapangan.
Apalagi, kata Muin, sebelumnya pengurus DPW sudah pernah melakukan pemanggilan terhadap teman-teman DPC sebagai langkah awal pemetaan terkait kondisi Politik masing-masing DPC.
"Nah sesungguhnya pelaksanaan muscab itu dilakukan, pertama untuk pemetaan, validasi politik di tingkat lokal atau daerah. Yang kedua adalah memastikan calon pengurus DPAC itu benar keberadaannya dan sesuai dengan apa yang diusulkan ke DPW PKB Sumut," kata Muin.
(Red-SP.ID/Ril.PKB)
