 |
| (Image/Gambar) : Protes Kebijakan Pemerintah, Ketum Sangha Mahaya Indonesia Beserta Tim Advokasi Layangkan Surat Kepada Presiden dan DPR |
Jakarta - Sumutpos.id : Dr (HC) Gusjoy Setiawan, SH, SHI, S.Sos. MH bersama tim Advokasi mendampingi Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia (MSI), Suhu Gunabadra protes keras kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Agama Buddha. Protes itu dilakukan dengan mendatangi dan mengantarkan surat tembusan sekaligus meminta dijawalkan pertemuan dengan Komisi VIII DPR-RI dan Presiden RI. Tujuan surat itu tak lain agar pemerintah dan DPR RI mau membahas proses selama ini yang belum adanya titik temu antara SMI yang sah dengan Kementrian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimas Buddha di Jalan Thamrin Jakarta Pusat.
Dalam kunjungan tersebut Gusjoy Setiawan dan Baharuzaman, selaku Kuasa Hukum SMI dan Keta Umum SMI, Gunabadra meminta agar DPR-RI dan Presiden memanggil Menteri Agama serentak Dirjen Bimas Agama Budha untuk mempertanyakan sikap yang tidak jelas atas surat rekomendasi yang mengaktifkan kembali rekomendasi kusalasasana Mahasthavira (Ng Aik Soon). Padahal Surat Pencabutan sudah dibuat terhadap kepala Dirjen yang sama pada Kamis (1/10/2021) lalu.
Akibat sikap mendua ini, timbul permasalahan kepada Umat Buddha yang ada di daerah terkait kepemimpinan dan kepengurusan yang ada. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh Suhu Gunabadra. Hanya Gunabadra, Ketua SMI bersama Tim Kuasa Hukumnya tidak dapat bertemu dengan Komisi VIII DPR-RI dan Presiden RI. Mereka hanya diterima oleh Staf yang menerima surat dari Komisi VIII DPR-RI dan Kepresidenan.
Usai menyerahkan surat keberatan ke kantor DPR-RI dan kantor Presiden RI, Ketua SMI dan timnya menunggu tanggapan dari kantor wakil rakyat tersebut. “Saat audiensi nanti, kami akan paparkan secara detil tentang persoalan yang terjadi, yang dihadapi umat Budha Indonesia”, kata Gusjoy Setiawan kepada wartawan.
(Red-SP.ID/TIM.PWOIN)