(Image/Gambar): Ferdinand Hutaean kritisi Gubernur DKI Anies Bawaan persoalan rumah subsidi DP 0% yang kurang laku.
Jakarta - Sumutpos.id : Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik langkah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mereka duga menyunat target rumah DP 0 yang awalnya 232 ribu lebih menjadi hanya 10 ribu lebih unit rumah susun (rusun).
Hal tersebut disampaikan oleh Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI.
Menurut Eneng, langkah Anies tersebut terungkap dari draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ia ajukan ke DPRD.
“Di Perda (Peraturan Daerah) RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5% sehingga hanya menjadi 10.460 unit,” kata Eneng pada Jumat, 12 Maret 2021, dilansir dari Media Indonesia.
Eneng mengkritik bahwa langkah Anies tersebut menunjukkan ketidak-seriusan menjalankan janji kampanyenya.
“Ini menunjukkan bahwa Pak Anies tidak ada kemauan dan keseriusan untuk menjalankan program yang dijanjikan saat kampanye,” lanjut Eneng.
Adapun untuk rinciannya, dari target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI.
Kemudian ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.
Sedangkan, dalam draft perubahan RPJMD yang diajukan Anies, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 3.489 unit.
Adapun target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya.
Selain itu, terdapat pula perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami.
Dalam Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan.
Namun, di perubahan RPJMD yang disusun Anies, batas maksimal penghasilan tersebut naik menjadi Rp14 juta per bulan.
Seperti diketahui, batas maksimal penghasilan Rp7 juta tersebut merupakan salah satu program kampanye Anies-Sandi.
“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit,” ujar Eneng.
“Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” pungkasnya.
Senada, Ferdinand Hutahaean juga mengkritik perubahan RPJMD yang disusun Anies tersebut.
“Nies, ini namanya, dari rencana jualan rumah untuk kalangan tak mampu dengan DP 0% menjadi jualan apartemen utk kalangan mampu tanpa DP,” tulisnya di twitter @FerdinandHaean3, pada Minggu, 14 Maret 2021.
“Hahaha kocak lu Nies sebagai Gubernur. Nggak pengen minta maaf Nies, sudah bohong janji kampanye? Ayolah..!!” lanjutnya.
Ferdinand membagikan cuitan tersebut bersama artikel berjudul "Rumah DP 0 tak Laku, Anies Revisi Target dan Sasar Kelas Menengah."
(Red-SP.ID/MI).