 |
| (Image/Gambar) : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara, Bachtiar, SH |
Medan - Sumutpos.id :
Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian keuangan yang saat ini dikomandoi oleh Sri Mulyani Indrawati untuk mengucurkan dana bagi hasil atas pendapatan pajak perusahaan pabrik kelapa sawit pengolah CPO (Crude Palm Oil) yang ada di provinsi Sumatera Utara.
Setoran pajak atas perusahaan-perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara secara keseluruhan di ambil oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan.
Sedangkan jalan-jalan di wilayah Sumatera Utara yang hancur lebur sebab dilalui oleh mobil truck pengangkut TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tanggung jawab sepenuhnya harus difikirkan sendiri oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara, jelas Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut, Bachtiar, SH kepada wartawan di kantor sekretariat Pemuda LIRA Sumatera Utara, Jln. sempurna No. 95, Kec. Medan Kota, - Medan.
Bagaimana mungkin jalan yang rusak dan babak belur sebab dilalui oleh truck pengangkut TBS tersebut bisa bagus kalo pendapatan atas pajak perusahaan PKS nya diambil semua oleh pemerintah pusat dan tidak dibagi sedikitpun kepada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara. Dan kita juga mengetahui bahwa banyak truk yang memuat buah sawit sering melebihi tonase dari kapasitas truk tersebut, dan hal ini lah yang membuat jalan-jalan di provinsi Sumatera Utara banyak yang hancur.
Untuk itu, Ahok sapaan akrab Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut ini menyuarakan dan meminta kepada pemerintah pusat melalui kementerian keuangan agar mengucurkan dana bagi hasil pendapatan yang diperoleh atas pajak perusahaan-perusahaan PKS yang ada di Sumut, kita ketahui bahwa ada ratusan pabrik kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara ini, dan hasilnya diboyong semua oleh pemerintah pusat tanpa ada pemerintah daerah Sumatera Utara sedikitpun bisa mendapatkan hasilnya, perusahaan PKS nya ada di Sumatera Utara tapi pendapatan atas pajaknya diambil semua oleh pemerintah pusat, kan gak adil ini namanya? Ujar Ahok.
"Komitmen pemerintah pusat sangat Kita harapkan dalam hal bagi hasil atas penerimaan pajak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Sumatera Utara ini, demi terciptanya pembangunan yang merata", pungkas Ahok.
(Red-SP.ID/HI).
